Indonesia di Era Tanpa Green Jobs: Ketika Keberlanjutan Menjadi Kewajiban Bukan Pilihan
Belakangan ini dorongan menuju konsep ekonomi yang lebih berkelanjutan (green economy) marak dikumandangkan sehingga memunculkan istilah-istilah baru yang cukup unik seperti green jobs. Secara awam, green jobs sering disebut sebagai bidang pekerjaan yang memegang prinsip ramah lingkungan. Kehadiran istilah green jobs sebetulnya menyingkap pertanyaan sederhana yang cukup kompleks khususnya dalam dunia kerja di masa depan, apakah memang kita perlu menggunakan istilah tersebut selamanya? Istilah green jobs (pekerjaan hijau) di Indonesia mulai populer digunakan oleh masyarakat seiring meningkatnya tuntutan percepatan adopsi prinsip-prinsip industri hijau sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Menurut Smeru Research Institute (2025), definisi green jobs diartikan sebagai profesi, keterampilan, atau kompetensi yang bermanfaat dan berperan dalam menjaga atau memperbaiki lingkungan, yang terwujud melalui; 1) produk/layanan yang menekan dampak buruk terhadap lingkungan, dan 2) metode produksi yang berkelanjutan. Mengutip data International Labour Organizations (ILO, 2018), setidaknya ada lebih dari 24 juta pekerjaan baru hingga tahun 2030 yang berpotensi muncul dan dikategorikan sebagai green jobs. Di tengah optimisme transisi keberlanjutan ini, istilah green jobs sejatinya menyimpan paradoks besar bahwa belum sepenuhnya pekerjaan kita menerapkan prinsip hijau yang pro terhadap lingkungan. Maka dari itu, sepantasnya kita memaknai istilah green jobs sebagai masa transisi atau peralihan bukanlah tujuan akhir yang akan terus kita pakai selamanya. Di masa mendatang, konsep dunia kerja dengan istilah green jobs semestinya sudah tidak lagi relevan, sebab semua jenis pekerjaan sudah menyatu dengan prinsip keberlanjutan sebagai kewajiban bukan lagi pilihan. Data Sakernas (2022) mengungkapkan bahwa sebanyak 82,1 juta orang atau setara 61% pekerja di Indonesia masih bekerja pada sektor-sektor non hijau. Sementara itu, 36,2% bekerja pada sektor potensial hijau dan hanya sebesar 2,5% atau 3,45 juta orang total pekerja yang benar-benar memiliki status pekerjaan hijau di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, ketergantungan masyarakat Indonesia akan bahan bakar fosil masih mendominasi sehingga sejalan dengan masih banyaknya pekerjaan yang bergerak pada sektor ini. Tidak bisa dipungkiri, selama rentang waktu Februari 2024–Februari 2025, lapangan pekerjaan utama yang mengalami pertumbuhan jumlah tenaga kerja terbesar adalah sektor pertambangan sebesar 1,84% dari total penduduk bekerja 2.009.990 orang di Provinsi Kalimantan Timur (BPS Kalimantan Timur, 2025). Inilah salah satu alasan pahit bahwa hadirnya green jobs sebenarnya menandai bahwa banyak pekerjaan lain yang masih “kotor” dengan kata lain menimbulkan dampak negatif bagi bumi hingga memicu krisis iklim dan kerusakan ekologis. Maka dari itu, green jobs inilah sebagai fase peralihan hingga pada akhirnya prinsip keberlanjutan bukanlah pilihan namun harga mati yang sudah paten bagi setiap industri. Sebab selama ekonomi kita belum inklusif dan berkelanjutan, sudah pasti green jobs ini akan tetap menjadi “label premium” bukan norma di masyarakat. Sementara itu, berdasarkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025, mengungkap setidaknya ada delapan sektor prioritas pekerjaan hijau mulai dari ekonomi sirkular, hutan dan lahan, pesisir dan kelautan, energi, industri manufaktur dan konstruksi, pariwisata, pertanian, dan transportasi. Berangkat dari hal tersebut, semangat optimisme bahwa green jobs bisa muncul di segala sektor pekerjaan sangat tinggi bahkan sangat potensial diadopsi untuk keberlanjutan produktivitas ekonomi masa depan. Inovasi Muda (2025) juga menegaskan bahwa dengan kekayaan alam dan sumber daya energi bersih yang besar, hampir seluruh jenis pekerjaan hijau dapat dikembangkan tanpa terkecuali di Indonesia. Adopsi green jobs di Indonesia sebetulnya sejalan dengan misi dan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Hal ini karena krisis iklim, kerusakan ekologis, pemanasan global adalah nyata, yang berdampak pada 50-75% populasi dunia mengalami kematian global, bahkan setidaknya 4,2 juta per tahun diprediksi mengalami kematian akibat polusi udara. Kondisi segenting ini tentu memerlukan tindakan segera untuk ditangani sebab kiamat lingkungan itu nyata adanya didepan mata kita semua. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah tegas melalui regulasi dan kebijakan yang pro lingkungan untuk mendorong transisi industri hingga pekerjaan ke prinsip yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada akhirnya, sektor industri dan pekerjaan non hijau akan musnah sejalan dengan hilangnya embel-embel “green” sebab seluruh sektor dan pekerjaan telah otomatis berbasis keberlanjutan. Tentunya, untuk melewati fase peralihan ini dan mencapai tujuan akhir yakni menciptakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan tapi juga keberlanjutan lingkungan, ada strategi khusus yang perlu dilakukan. Strategi utama yang akan dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk melancarkan pengembangan tenaga kerja hijau di Indonesia diantaranya 1) Membangun ekosistem yang mendukung pengembangan pekerjaan hijau; 2) Meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk masuk ke pasar kerja hijau, dan; 3) Memperkuat peran asosiasi dan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam mendukung pertumbuhan pekerjaan hijau. Strategi tersebut semestinya tidak hanya menjadi “omon-omon” belaka, namun juga diwujudkan dengan pembangunan sistem yang benar-benar mampu mengakomodasi lahirnya green jobs. Ekosistem yang dimaksud mencakup regulasi yang konsisten, insentif fiskal bagi industri, pemetaan investasi energi terbarukan, hingga percepatan implementasi Taksonomi Hijau Indonesia sebagai standar pembiayaan berkelanjutan. Gagalnya penciptaan ekosistem yang kuat dan menyeluruh hanya akan menjadikan green jobs sebagai “label premium” tanpa makna nyata. Melalui ekosistem yang kondusif dan teratur, maka semua industri mau tidak mau, suka tidak suka akan terdorong untuk menyesuaikan proses bisnisnya, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja yang berorientasi keberlanjutan akan muncul secara alamiah. Maka dari itu, pada akhirnya, era tanpa green jobs di Indonesia bisa terlaksana dengan ditandainya seluruh pekerjaan telah bertransformasi menjadi hijau, ketika keberlanjutan adalah suatu kewajiban bukan pilihan semata bagi seluruh sektor industri. Sebaliknya, selama istilah green jobs masih terdengar di telinga kita, maka sejatinya kita belum benar-benar bertransisi menuju keberlanjutan. (Penulis: Indri Mariska) Daftar Pustaka: Bappenas. (2025). Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/02-06-2025%20Fin%20Peta%20Jalan%20Pengembangan%20Tenaga%20Kerja%20Hijau%20Indonesia%20%5BISBN%5D.pdf Inovasi Muda. (2025). Masa Depan Green Jobs Indonesia. https://www.inovasimuda.org/publication/masa-depan-green-jobs-indonesia International Labour Organization. (2018). World employment and social outlook 2018: Greening with jobs. ILO. Niaga.Asia. (2025). Februari 2024–Februari 2025, sektor pertambangan terbesar menyerap tenaga kerja. https://www.niaga.asia/februari-2024-februari-2025-sektor-pertambangan-terbesar-menyerap-tenaga-kerja/ Smeru Research Institute. (2025). Pekerjaan Hijau di Sektor Tekstil. https://smeru.or.id/sites/default/files/events/pekerjaanhijautekstil.pdf
Mandi Balimau: Membersihkan Tubuh, Menata Hati, dan Menyambut Ramadan
Menjelang Ramadan, ada satu pemandangan yang berulang di banyak kampung di Sumatra. Orang-orang berjalan ke sungai, membawa sabun, limau, dan niat yang tak selalu terucap. Mereka tidak sekadar hendak mandi. Mereka sedang bersiap meninggalkan satu fase hidup dan memasuki fase lain, sebuah masa yang dipercaya lebih hening, lebih tertib, dan lebih jujur pada diri sendiri. Tradisi itulah yang dikenal sebagai mandi balimau. Di tengah dunia yang serba cepat, mandi balimau justru mengajak pelan. Ia tidak menuntut ritual panjang atau bahasa agama yang rumit. Tubuh cukup hadir di air, dingin menyentuh kulit, dan perlahan ruang refleksi terbuka. Ada kesalahan yang ingin ditinggalkan, relasi yang ingin diperbaiki, dan niat yang ingin ditata ulang menjelang puasa. Secara etimologis, balimau berasal dari kata limau atau jeruk, simbol kesegaran dan pembersihan dalam budaya Melayu. Namun, dalam praktiknya, mandi balimau tidak pernah berhenti pada kebersihan fisik. Ia menjadi simbol kesiapan batin, sebuah cara budaya untuk mengatakan bahwa manusia datang ke Ramadan tidak dalam keadaan sempurna, tetapi dengan kesadaran untuk bersiap (Lopa, Darwianis, dan Ibrahim, 2023). Dalam kajian antropologi, ritual penyucian kerap hadir sebagai penanda peralihan menuju fase sakral. Mandi balimau berada dalam kerangka ini. Air dipahami sebagai medium pembersihan, sementara limau, bunga, dan bahan aromatik lain dimaknai sebagai simbol pembaruan diri serta pelepasan dari hal-hal yang memberatkan batin (Mawarti, n.d.). Ritual ini menjadi momen jeda, ketika individu diajak berhenti sejenak sebelum memasuki ritme ibadah yang lebih intens. Yang menarik, mandi balimau tidak dijalankan secara tertutup atau eksklusif. Ia berlangsung di ruang terbuka, dilakukan bersama-sama. Penyucian diri tidak dipahami semata sebagai urusan personal, tetapi juga sebagai peristiwa sosial. Memasuki Ramadan tidak hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan dengan sesama. Di sinilah mandi balimau menunjukkan wajah Islam yang tumbuh dari pengalaman hidup sehari-hari, religius tanpa kehilangan kedekatan dengan budaya lokal (Asriwandari, 2023). Tradisi yang Masih Dijalani: Ruang Bertemu dan Ruang Berdamai Sering kali tradisi dianggap sebagai sisa masa lalu. Namun, mandi balimau menunjukkan sebaliknya. Hasil penelitian lapangan di Desa Pulau Bayur, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, memperlihatkan bahwa tradisi ini masih dijalani secara aktif hingga kini. Penelitian deskriptif kuantitatif yang melibatkan 30 responden menunjukkan bahwa: Secara keseluruhan, tingkat keberlanjutan praktik tradisi ini mencapai 81,46%, yang menunjukkan tidak adanya pergeseran signifikan dalam pelaksanaan mandi balimau di tengah era modernisasi (Andriani, Hambali, & Arianto, 2022). Angka-angka ini tidak hanya berbicara tentang partisipasi, tetapi tentang ketahanan makna. Tradisi ini bertahan bukan karena kewajiban, melainkan karena masih dirasakan relevan dalam kehidupan masyarakat. Lebih dari sekadar ritual, mandi balimau juga berfungsi sebagai ruang bertemu dan ruang berdamai. Bagi banyak orang, tradisi ini menjadi momen berkumpul kembali dengan keluarga, tetangga, bahkan dengan kenangan lama. Di beberapa wilayah, pelaksanaannya didahului dengan ziarah kubur atau doa bersama, sehingga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara yang telah tiada dan yang masih menjalani hidup (Syahriyah, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi muda pun tidak sepenuhnya menjauh dari tradisi ini. Mereka mungkin memaknainya secara berbeda, lebih sebagai identitas budaya daripada kewajiban adat, tetapi tetap melihat mandi balimau sebagai bagian dari proses memahami diri dan komunitasnya (Andani, 2023). Dalam konteks ini, mandi balimau bekerja sebagai ruang bersama untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan waktu. Menjaga Sunyi di Tengah Perubahan Meski partisipasi masyarakat dalam tradisi mandi balimau masih tergolong tinggi, sejumlah kajian mencatat adanya pergeseran bentuk di beberapa daerah. Tradisi yang semula bersifat hening dan reflektif mulai tampil sebagai acara keramaian, bahkan dikemas sebagai agenda wisata budaya. Ketika sunyi dan ruang perenungan tergeser oleh hiruk-pikuk, makna penyucian diri berisiko memudar dan berubah menjadi sekadar peristiwa seremonial (Lopa, Darwianis, & Ibrahim, 2023). Namun, persoalannya bukan terletak pada perubahan itu sendiri karena perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan budaya, melainkan pada bagaimana perubahan dikelola tanpa menghilangkan kedalaman makna. Tradisi akan selalu beradaptasi dengan zaman, tetapi nilai yang dikandungnya perlu tetap dijaga agar tidak tercerabut dari tujuan awalnya. Dalam konteks ini, mandi balimau mengingatkan kita bahwa kesiapan menyambut Ramadan tidak selalu dimulai dari jadwal imsak atau daftar menu sahur. Ia bisa berawal dari sesuatu yang lebih hening: berhenti sejenak, membasuh diri, dan mengakui bahwa setiap orang datang ke bulan puasa dengan beban dan pergulatannya masing-masing. Di situlah kekuatan tradisi ini. Mandi balimau tidak menuntut kesempurnaan, melainkan mengajak pada kesadaran. Bahwa sebelum menahan lapar dan dahaga, ada pekerjaan batin yang perlu diselesaikan lebih dulu membersihkan hati, menata niat, dan merawat kebersamaan. (Penulis: Endang Reforyani) Daftar Pustaka Andani, P. (2023). Interaksi simbolik generasi Z dalam tradisi mandi Balimau Kasai di masyarakat Melayu. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Andriani, E., Hambali, & Arianto, J. (2022). Studi tentang tradisi mandi Balimau Kasai masyarakat Melayu pada era modernisasi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. JOM FKIP Universitas Riau, 9(1), 1–13. Asriwandari, H. (2023). Makna tradisi Balimau Kasai di Desa Tanjung Berulak. Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 7(2), 503–515. Lopa, S. A., Darwianis, E. B., & Ibrahim, D. M. (2023). Mandi Balimau sebagai tradisi masyarakat di Minangkabau. Jurnal Ilmiah Langue and Parole. Mawarti, S. (n.d.). Tradisi mandi Balimau Kasai Potang Mogang. Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies. Syahriyah, F. (2024). Tradisi Bulimau pada masyarakat Minangkabau. SIWAYANG: Journal of Culture and Society.
Transportasi dan Krisis Iklim: Jejak Emisi yang Kerap Diabaikan
Krisis iklim sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia sebab telah menjadi perhatian bersama dalam beberapa tahun terakhir. Panas yang menyengat pada siang hari, hujan yang tidak ada hentinya hingga berujung banjir bahkan kemarau berkepanjangan yang melanda di beberapa daerah menyebabkan gagal panen, telah dialami masyarakat Indonesia. Krisis iklim ini sangat berdampak dalam kehidupan manusia khususnya pada kondisi tempat tinggal, ketersediaan pangan, kesehatan, dan keselamatan hidup (CELIOS, 2023). Dampaknya begitu nyata, tetapi upaya penanganannya rasanya masih setengah-setengah. Mengutip studi CELIOS (2023) yang bertajuk “Menuju Transisi Energi: Pesan Rakyat untuk Presiden Masa Depan,” sebanyak 60% masyarakat Indonesia dari total 1.245 responden, menilai bahwa pemerintah Indonesia belum mampu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah krisis iklim di Indonesia. Sementara itu, sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menjadi biang kerok krisis iklim. Terlebih transportasi yang marak di Indonesia mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak menganut prinsip ramah lingkungan hanya akan semakin mempercepat pemanasan global. World Resource Institute pada 2016 menyebut bahwa penggunaan transportasi menyumbang seperlima dari total emisi karbon dioksida global (Tempo, 2024). Lebih jauh, persoalan emisi transportasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik global, tetapi juga menyentuh dimensi kebijakan dan perilaku masyarakat. Ketergantungan pada kendaraan pribadi menunjukkan masih terbatasnya akses dan kualitas transportasi publik yang rendah emisi. Di banyak kota, penggunaan kendaraan bermotor menjadi pilihan utama karena dianggap lebih praktis dan efisien waktu, meskipun berkontribusi pada peningkatan polusi udara dan beban emisi karbon. Emisi karbon yang dikeluarkan dari sektor transportasi dampaknya tidak main-main bagi kesehatan manusia dan bumi yang kita tinggali saat ini. Dikutip dari Indonesia Environment Energy Center (2024), dampak buruk emisi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia diantaranya 1) perubahan iklim; 2) polusi udara; 3) asam hujan; 4) penipisan lapisan ozon; 5) eutrofikasi; 6) pengasaman laut; 7) kerusakan hutan; 8) pencemaran tanah; 9) penipisan sumber daya alam; 10) gangguan ekosistem; dan 11) bencana alam. Itulah mengapa penting bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah Indonesia untuk lebih peduli tentang bagaimana kita menyumbang emisi. Sektor transportasi yang merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi dapat kita kurangi dengan lebih bijak berkendara. Menggunakan transportasi umum atau transportasi publik dan kendaraan rendah emisi seperti MRT, LRT, KRL, bus listrik, dan sepeda merupakan salah satu bentuk gerakan bijak berkendara. Sektor transportasi ini digadang sebagai salah satu strategi mitigasi perubahan iklim, bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup. Pasalnya perubahan individu yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik jika dilakukan secara kolektif maka dapat berdampak sistemik dan meluas. (Penulis: Indri Mariska) Daftar Pustaka CELIOS. (2024). Survei menuju transisi energi: Pesan rakyat untuk presiden masa depan. Diakses melalui https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/CELIOS_Survei_Menuju_Transisi_Energi_Pesan_Rakyat_Untuk_Presiden_Masa_Depan_a89612fa77.pdf Indonesia Environment Energy Center. (2024). 11 dampak buruk emisi terhadap lingkungan dan kesehatan. Diakses melalui https://environment-indonesia.com/11-dampak-buruk-emisi-terhadap-lingkungan-dan-kesehatan/ Tempo. (2024). Berapa banyak jejak karbon setiap moda transportasi?. Diakses melalui https://www.tempo.co/data/data/berapa-banyak-jejak-karbon-setiap-moda-transportasi–991208
Dari Lubang Tambang ke Ruang Hidup Baru
Aktivitas tambang ilegal masih menjadi persoalan nyata di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di wilayah yang dikelilingi konsesi pertambangan, keterbatasan lapangan kerja mendorong sebagian masyarakat menjadikan penambangan tanpa izin sebagai jalan bertahan hidup. Pilihan ini kerap tampak rasional dalam jangka pendek, namun menyimpan risiko besar: kecelakaan kerja, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian hidup jangka panjang (Wibowo et al., 2022; Sunarto, 2023). Lubang-lubang galian yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi bukan sekadar bekas aktivitas ekonomi, melainkan jejak kerentanan sosial. Tanah menghitam, genangan air beracun, dan lahan yang kehilangan fungsi ekologis menjadi pengingat bahwa keuntungan sesaat sering dibayar mahal oleh lingkungan dan keselamatan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa tambang ilegal menyebabkan degradasi bentang alam yang signifikan dan meninggalkan area tidak produktif yang sulit dipulihkan (Wahyono et al., 2024). Dalam skala yang lebih luas, praktik ini juga mengganggu tata kelola pertambangan dan menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi negara maupun pemegang izin (Kementerian ESDM, 2023; Rahayu et al., 2023). Namun, menyederhanakan tambang ilegal semata sebagai pelanggaran hukum berisiko mengaburkan akar persoalan. Bagi sebagian masyarakat, menambang bukan pilihan ideal, melainkan respons atas minimnya alternatif penghidupan yang aman dan layak. Di titik inilah tambang ilegal menjadi cermin dari keterbatasan struktural: ketika pilihan hidup menyempit, risiko lingkungan dan sosial sering kali menjadi konsekuensi yang terpaksa diterima (Rahman et al., 2025). Perubahan perlahan mulai tampak di Simpang Karso, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul. Sebagian warga yang sebelumnya menggantungkan hidup pada tambang ilegal mulai mencari arah baru. Melalui proses pendampingan, mereka mengembangkan peternakan puyuh dan memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk mengelola lahan pascatambang. Di sela lahan yang dulu gersang, kini tumbuh tanaman pangan sederhana seperti: cabai, kangkung, dan jagung yang menjadi sumber penghidupan baru sekaligus tanda pemulihan ekologis. Transformasi ini tidak berlangsung secara instan. Secara ekonomi, hasil yang diperoleh memang belum menandingi pendapatan dari aktivitas menambang. Namun, warga mulai merasakan perubahan yang lebih mendasar: bekerja tanpa rasa takut, hidup dengan ritme yang lebih tenang, dan memiliki kepastian bahwa apa yang mereka lakukan hari ini tidak mengorbankan keselamatan atau masa depan keluarga mereka. Pengalaman tersebut tercermin jelas dalam penuturan salah satu warga. “Sekarang kami memang tidak sekaya dulu waktu menambang, tetapi kami tenang. Kami bisa tidur nyenyak, tidak takut kejaran aparat. Anak-anak kami pun belajar memanfaatkan lingkungan dengan baik, bukan dengan cara instan yang merusak.” ujar Agus, ketua kelompok peternak puyuh Simpang Karso. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga dimensi psikologis dan sosial. Rasa aman, ketenangan hidup, dan nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya menjadi bagian penting dari makna keberhasilan program pascatambang. Relasi masyarakat dengan alam pun bergeser, dari eksploitasi menuju pengelolaan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Perubahan di Simpang Karso menunjukkan bahwa transformasi sosial dapat terjadi karena adanya kemauan yang kuat dari masyarakat, disertai solusi yang tepat atas permasalahan yang ada. Di Muara Enim, tambang ilegal mungkin belum sepenuhnya hilang, tetapi benih-benih perubahan sudah tumbuh nyata di tangan masyarakat yang berani beralih. Lahan yang rusak dapat pulih, dan manusia yang kehilangan arah dapat kembali berdaya. Tentunya, diperlukan pendampingan, kolaborasi, dan komitmen untuk terus belajar dari prosesnya. Dari fenomena ini kita belajar bahwa “pascatambang” bukan berarti “pascahidup,” melainkan awal dari babak baru yang lebih berarti. Sebab di balik lahan hitam yang pernah penuh luka itu, mereka tidak hanya menemukan penghidupan baru, tetapi juga cahaya yang menuntun langkah mereka bahwa kehidupan yang lebih baik tumbuh dari keberanian untuk berubah. (Penulis: Endang Reforyani) Daftar Pustaka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023. Jakarta: Kementerian ESDM. Rahman, I., Basrawi, B., Widyawati, A., Suryani, L. S., & Haris, I. N. (2025). Mineral and coal mining regulatory reform in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform, 6(2), 499–568. https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19040 Rahayu, D. P., Rahayu, S., Faisal, F., Wulandari, C., & Hassan, M. S. (2023). Implications of illegal community mining for economic development in Bangka Regency, Indonesia. Law Reform Journal, 19(2), 270–293. https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.52866 Sunarto, S. (2023). Review of environmental damage due to illegal coal mining in Indonesia. International Journal of Application on Sciences, Technology and Engineering (IJASTE), 1(3), 1261–1272. https://doi.org/10.24912/ijaste.v1.i3.1260-1272 Wahyono, Y., et al. (2024). Evaluating the impacts of environmental and human health from open-pit mining. Environmental Science & Policy. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100944 Wibowo, Y. G., Ramadan, B. S., Maryani, A. T., Rosarina, D., & Arkh, L. O. (2022). Impact of illegal gold mining in Jambi, Indonesia. Indonesian Mining Journal, 25(1), 29–40. https://doi.org/10.30556/imj.Vol25.No1.2022.1271
Di Negeri Tropis, Mengapa Air Bersih Sulit Didapat?
Di negara yang dikenal kaya akan hujan dan memiliki ribuan sungai, air seharusnya bukan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Indonesia, sebagai negara tropis, memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dan sumber daya air yang melimpah. Namun, bagi sebagian masyarakat, mendapatkan air bersih masih menjadi tantangan sehari-hari. Di berbagai daerah, air yang tersedia tidak selalu layak digunakan. Ada yang tercemar, ada yang sulit dijangkau, dan ada pula yang harus dibeli dengan harga yang tidak murah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih di Indonesia bukan sekadar soal ketersediaan, tetapi juga soal kualitas, distribusi, dan akses yang merata. Dalam beberapa tahun terakhir, akses terhadap air minum layak di Indonesia menunjukan progres peningkatan yang lebih baik. Terlihat dari catatan Badan Pusat Statistik, bahwa pada 2024 sekitar 92,64 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap air minum layak, sementara 7,36 persen lainnya masih belum memiliki akses tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024). Artinya, masih ada jutaan masyarakat yang belum mendapatkan akses air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut definisi Badan Pusat Statistik, air minum layak berasal dari sumber terlindungi seperti air leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, hingga air hujan yang ditampung dengan baik. Air kemasan dan air isi ulang juga termasuk dalam kategori ini jika kebutuhan air rumah tangga lainnya berasal dari sumber yang terlindungi. Meski demikian, keberadaan sumber air tersebut belum tentu tersedia secara merata di semua wilayah. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas air. Banyak sumber air di Indonesia mengalami pencemaran akibat limbah rumah tangga, aktivitas industri, maupun kegiatan pertanian. Akibatnya, air yang tersedia tidak selalu aman untuk digunakan. Salah satu contoh yang sering menjadi sorotan adalah kondisi Sungai Citarum. Sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat ini selama bertahun-tahun menghadapi pencemaran berat akibat limbah domestik dan industri. Air sungai yang tercemar tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Selain kualitas air, keterbatasan infrastruktur juga menjadi penyebab sulitnya akses air bersih. Tidak semua wilayah di Indonesia terjangkau oleh jaringan air perpipaan. Akibatnya, banyak masyarakat harus mencari sumber air sendiri melalui sumur gali, sumur bor, atau sumber air alami di sekitarnya. Hingga 2023, akses air minum melalui jaringan perpipaan di Indonesia baru mencapai sekitar 19,76 persen dari total rumah tangga, masih jauh dari target nasional sebesar 30,45 persen dalam rencana pembangunan nasional (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada sumber air alternatif di luar jaringan layanan resmi. Ketergantungan terhadap air tanah dalam jangka panjang juga menimbulkan masalah lingkungan. Di beberapa kota besar, pengambilan air tanah secara berlebihan telah menyebabkan penurunan muka tanah. Fenomena ini dapat dilihat di kota seperti Jakarta dan Semarang, di mana penggunaan air tanah yang masif berkontribusi terhadap penurunan permukaan tanah dan meningkatnya risiko intrusi air laut. Ketika air laut meresap ke dalam tanah, air sumur dapat berubah menjadi payau dan tidak lagi layak dikonsumsi. Krisis air bersih juga memiliki dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Di beberapa daerah, warga harus membeli air dari tangki atau depot air dengan harga yang relatif mahal. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, pengeluaran untuk membeli air bisa menjadi beban tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Ketimpangan akses air juga terlihat dari perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 96,56 persen rumah tangga di wilayah perkotaan telah memiliki akses air minum layak, sementara di wilayah pedesaan angkanya sekitar 87,06 persen (BPS, 2024). Perbedaan ini menggambarkan bahwa masyarakat di pedesaan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh air bersih. Di beberapa wilayah terpencil, masyarakat bahkan harus berjalan cukup jauh untuk mengambil air dari mata air atau sumber air alami. Air yang tersedia pun belum tentu selalu aman untuk dikonsumsi. Situasi ini juga semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim membuat pola curah hujan menjadi semakin tidak menentu. Di satu waktu, hujan dapat turun dengan intensitas tinggi dan menyebabkan banjir. Namun di waktu lain, musim kemarau bisa berlangsung lebih lama sehingga memicu kekeringan di berbagai daerah. Perubahan ini membuat pengelolaan sumber air menjadi semakin kompleks. Selain menjaga ketersediaan air, berbagai pihak juga harus memastikan bahwa sumber air tetap terlindungi dan tidak tercemar. Di tengah berbagai tantangan tersebut, upaya untuk meningkatkan akses air bersih terus dilakukan. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur air minum, memperluas jaringan perpipaan, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas sumber air, mulai dari mengurangi pencemaran sungai hingga melindungi kawasan resapan air. Pada akhirnya, air bersih bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup manusia. Di negara yang kaya akan sumber air seperti Indonesia, tantangan ke depan bukan hanya menjaga ketersediaannya, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan. (Penulis: Christina Anggraeni) Referensi: Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik lingkungan hidup Indonesia: Akses air minum layak rumah tangga. Badan Pusat Statistik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Capaian dan target akses air minum perpipaan nasional. Kementerian PUPR. Kompas.com. (2025, January 3). 7,36 persen masyarakat belum punya akses air minum layak. https://www.kompas.com/properti/read/2025/01/03/160000821/7-36-persen-masyarakat-belum-punya-akses-air-minum-layak Kompas.com. (2024, November 7). Belum semua rumah tangga punya akses air minum layak, utamanya di pedesaan. https://www.kompas.com/properti/read/2024/11/07/164807421/belum-semua-rumah-tangga-punya-akses-air-minum-layak-utamanya-di Kompas.id. (2023). Akses air minum layak Indonesia capai 91,72 persen. https://www.kompas.id/artikel/akses-air-minum-layak-indonesia-capai-9172-persen
Mode Shift: Mengapa Kelas Menengah Mulai Melirik Bus?
Sebagai pengguna kereta yang mulai mencoba berbagai pilihan transportasi umum lain seperti bus, saya merasa menarik melihat perkembangan Perusahaan Otobus (PO) di Indonesia. Antara 2020 hingga 2024, saya sempat ragu ketika melihat PO Bus mulai bersaing dengan investasi besar, mulai dari peningkatan armada, penawaran kelas premium, hingga perluasan trayek. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah bus naik dari 233.261 unit pada 2020 menjadi 293.991 unit pada 2024. Peningkatan ini berarti pertumbuhan sekitar 26% dalam empat tahun, angka yang cukup besar untuk sektor transportasi darat. Memang, jumlah kendaraan pribadi masih bertambah lebih banyak secara keseluruhan. Namun, bertambahnya armada bus menunjukkan bahwa moda ini tetap bertahan di tengah dominasi mobil dan sepeda motor. Bus kini menemukan peluang dan momentum baru, terutama lewat layanan yang berbeda. Saya sempat bertanya-tanya, “Apakah ada penumpangnya?” Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Kereta sudah lebih dulu berubah sejak masa Ignasius Jonan, menawarkan kenyamanan dari stasiun hingga di dalam kereta, harga yang cukup terjangkau, dan ketepatan waktu. Sementara itu, bus dan terminal masih sering dianggap identik dengan calo, preman, dan suasana yang kurang nyaman. Setiap malam menjelang libur akhir pekan atau libur panjang di Terminal Terpadu Pulo Gebang, terminal terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, saya melihat transformasi bus cukup signifikan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) kini tidak lagi satu-satunya yang menawarkan layanan transportasi publik yang kompetitif. Dalam literatur transportasi, fenomena ini disebut mode shift, yaitu perpindahan pilihan moda karena perubahan layanan seperti harga, waktu tempuh, kenyamanan, dan keandalan (Bhat, 1998; Paulley et al., 2006). Ketika layanan bus semakin baik, perpindahan pilihan ini bukan lagi hal yang aneh, melainkan bagian dari perubahan perilaku yang lebih luas. Kelas menengah di Indonesia dikenal sebagai kelompok yang rasional dan peka terhadap nilai, selalu mencari keseimbangan antara harga dan kualitas (World Bank, 2019). Saat bus premium menawarkan pengalaman hampir setara dengan kelas eksekutif kereta tapi dengan harga lebih murah, keputusan untuk beralih menjadi pilihan ekonomi yang masuk akal. Pertanyaan berikutnya, apakah peningkatan kualitas bus ini juga bisa menarik pengguna kendaraan pribadi? Jika iya, perubahan ini tidak hanya mempengaruhi persaingan antar moda, tetapi juga bisa membantu mengurangi emisi dan kemacetan di jalur antar kota. Namun, ada pertanyaan penting lain: apakah layanan premium ini benar-benar membuat akses transportasi publik lebih luas, atau justru menciptakan kelompok baru di dalam moda bus? Jika perubahan ini terus berlanjut, kita tidak hanya melihat tren perjalanan, tapi juga perubahan cara kelas menengah Indonesia memilih mobilitas dan arah baru bagi ekosistem transportasi darat kita. (Penulis: Fernando Galang R) Referensi Badan Pusat Statistik (BPS) (2025, December 8). Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2024. bps.go.id. Retrieved February 24, 2026, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraanbermotor-menurut-jenis.html Bhat, C. R. (1998). Accommodating flexible substitution patterns in multidimensional choice modeling: Formulation and application to travel mode choice. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 32(7), 455–466. https://doi.org/10.1016/S0965-8564(98)00010-8 Paulley, N., Balcombe, R., Mackett, R., Titheridge, H., Preston, J., Wardman, M., Shires, J., & White, P. (2006). The demand for public transport: The effects of fares, quality of service, income and car ownership. Transport Policy, 13(4), 295–306. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2005.12.004 World Bank. (2019). Aspiring Indonesia: Expanding the middle class. World Bank.
Krisis Tata Ruang Hijau: Ancaman Nyata bagi Kualitas Hidup Perkotaan
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen fundamental dalam perencanaan kota modern. Fungsinya tidak terbatas pada estetika saja, tetapi mencakup peran ekologis dan sosial yang krusial, seperti menyerap polusi udara, menurunkan suhu permukaan, mengelola air hujan, mendukung keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat perkotaan (World Health Organization [WHO], 2016). Namun, di tengah percepatan urbanisasi global, ruang hijau kerap terpinggirkan dan diperlakukan sebagai elemen sekunder dalam pembangunan kota. Laporan World Cities Report menunjukkan bahwa ketersediaan ruang hijau perkotaan secara global mengalami tekanan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Urbanisasi yang cepat, ekspansi kawasan terbangun, dan lemahnya perlindungan tata ruang menyebabkan penurunan proporsi ruang hijau, terutama di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (UN-Habitat, 2024). Meski beberapa kota di Eropa dan Amerika Utara relatif lebih baik dalam mempertahankan ruang hijau, tren penurunan tetap teridentifikasi secara luas. Laporan berbasis citra satelit juga memperkuat temuan ini. Analisis global menunjukkan bahwa ratusan kota kehilangan jutaan meter persegi ruang hijau hanya dalam beberapa tahun terakhir, menandakan bahwa krisis ruang hijau bersifat struktural dan lintas wilayah, bukan fenomena lokal semata (Husqvarna Group, 2024). Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan minimal 9 m² ruang hijau per orang sebagai ambang batas dasar untuk mendukung kesehatan masyarakat perkotaan (WHO, 2016). Namun, banyak kota besar di dunia masih berada jauh di bawah standar tersebut. Di sejumlah kota berkembang, ruang hijau per kapita bahkan hanya berkisar antara 1–2 m² per orang, mencerminkan tekanan besar terhadap kualitas lingkungan hidup urban. Selain persoalan kuantitas, isu utama lainnya adalah ketimpangan akses. Lebih dari satu miliar penduduk urban diperkirakan tidak memiliki akses yang layak, aman, dan mudah dijangkau ke ruang hijau publik (UN-Habitat, 2024). Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa krisis ruang hijau juga berkaitan erat dengan keadilan sosial dan spasial. Di Indonesia, krisis ruang hijau tampak jelas di kota-kota besar. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan target 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah kota. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang besar antara target dan capaian. Di Jakarta, misalnya, berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa proporsi RTH masih berada di kisaran 4–5% dari luas wilayah, jauh dari target nasional (Filifin et al., 2023; Jakarta Voluntary Local Review, 2024). Dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya ketersediaan ruang hijau per kapita. Kota penyangga seperti Tangerang Selatan menghadapi persoalan serupa. Studi akademik menunjukkan bahwa ketersediaan RTH publik di kota ini masih jauh di bawah kebutuhan ideal, baik dari sisi luasan maupun distribusi, sehingga manfaat ekologis dan sosial ruang hijau belum dirasakan secara merata (Ardi & Khadiyanto, 2017). Dampak Krisis Ruang Hijau 1. Urban Heat Island dan Panas Ekstrem Pengurangan tutupan vegetasi berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya suhu permukaan kota dan fenomena Urban Heat Island. Kota dengan ruang hijau terbatas cenderung mengalami suhu lebih tinggi, konsumsi energi pendinginan yang meningkat, serta penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat (Santamouris, 2020). 2. Kesehatan Mental dan Fisik Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ruang hijau berhubungan dengan penurunan stres, peningkatan kesejahteraan mental, serta berkurangnya risiko gangguan kesehatan tertentu. Kawasan dengan akses ruang hijau yang baik cenderung memiliki tingkat rawat inap akibat gangguan mental yang lebih rendah dibandingkan kawasan yang minim ruang hijau (WHO, 2016). 3. Ketahanan Iklim dan Risiko Bencana Ruang hijau berperan penting dalam meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Vegetasi membantu menyerap air hujan, mengurangi limpasan permukaan, serta menurunkan risiko banjir dan gelombang panas. Penurunan proporsi area hijau secara global sejak 1990 turut meningkatkan kerentanan kota terhadap cuaca ekstrem (UN-Habitat, 2024). 4. Ketimpangan Sosial dan Kualitas Hidup Distribusi ruang hijau yang tidak merata memperdalam ketimpangan sosial. Kawasan berpenghasilan tinggi umumnya memiliki akses ruang hijau yang lebih baik, sementara kawasan padat berpenghasilan rendah justru paling kekurangan, meskipun kelompok ini paling rentan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan (WHO, 2016). Krisis tata ruang hijau bukan sekadar persoalan estetika kota, melainkan masalah struktural yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan kualitas hidup urban. Menjawab tantangan ini membutuhkan kebijakan tata ruang yang lebih berpihak pada lingkungan, pelibatan aktif masyarakat, serta investasi jangka panjang pada infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Dengan bukti ilmiah dan data yang semakin kuat, urgensi untuk mempertahankan dan memperluas ruang hijau perkotaan tidak lagi dapat diabaikan. (Penulis: Christina Anggraeni) Daftar Pustaka Ardi, W. F., & Khadiyanto, P. (2017). Efektivitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau publik di BSD City, Tangerang Selatan. Ruang: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/2136 Filifin, P., Astra, I. M., & Budiaman. (2023). Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau di Jakarta. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1966 Husqvarna Group. (2024). Urban green space insights report.https://www.husqvarna.com Jakarta Voluntary Local Review. (2024). Building a livable and sustainable global city.https://www.iges.or.jp/sites/default/files/2025-01/VLR%20Jakarta%202024_En_small.pdf UN-Habitat. (2024). World cities report 2024: Cities and climate action.https://unhabitat.org World Health Organization. (2016). Urban green spaces and health. Regional Office for Europe.https://iris.who.int/items/fa2eb466-1013-4773-a999-f029730d7898
Dari Kebun Binatang ke Habitat Alami: Mimpi Konservasi yang Lebih Adil
Di Indonesia, keberadaan kebun binatang sudah ada bahkan sejak masa sebelum kemerdekaan. Kebun binatang tertua di Indonesia yakni Taman Margasatwa Ragunan yang telah ada sejak 19 September 1864. Kebun binatang tersebut menampung setidaknya 250 spesies satwa di lahan seluas 140 hektar. Mulanya, pendirian kebun binatang digunakan sebagai salah satu langkah untuk edukasi kepada masyarakat juga sekaligus konservasi satwa. Namun, pada kenyataanya seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran sehingga menjadi tempat hiburan semata. Tentunya, hal ini menimbulkan polemik dan pro kontra di masyarakat, apakah model konservasi kuno (ex situ: di luar habitat aslinya) seperti kebun binatang ini layak untuk diteruskan? Menurut Primack (2000) dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK Tahun 2025-2029, prinsip dan etika konservasi yang berkembang hingga saat ini yaitu: Berangkat dari prinsip dan etika konservasi tersebut, sudah selayaknya konservasi satwa dapat dilakukan dengan lebih bijak dan menyeluruh dengan lingkungan satwa itu hidup, yakni rumahnya atau habitatnya. Hal ini juga didukung dengan temuan-temuan yang menyedihkan terkait satwa di kebun binatang seperti kasus penyiksaan dan kematian satwa. Tidak hanya itu, satwa-satwa di kebun binatang hidup dengan ruang terbatas atau kandang yang dikerangkeng sebab menjadi tontonan bagi pengunjung yang datang. Tak jarang, ada pengunjung yang usil terhadap satwa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi satwa tersebut. Alhasil, tidak sedikit satwa yang mengalami depresi atau stres akibat tekanan yang besar di kebun binatang tersebut hingga berujung pada kasus kematian. “Tidak boleh ada lagi keanekaragaman hayati yang tak terjaga. Setiap spesies, setiap ekosistem, dan setiap kawasan bernilai penting harus masuk dalam sistem perlindungan yang jelas,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup sangat amat jelas menyuruh kita semua untuk peduli terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk sistem perlindungan satwa. Regulasi pemeliharaan satwa di lembaga konservasi termasuk kebun binatang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi dan Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi. Pada peraturan tersebut, tertuang secara detail mengenai fasilitas yang seharusnya tersedia mulai dari sarana pemeliharaan dan perawatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan pengunjung hingga kebutuhan tenaga kerja. Namun sayangnya, ada saja temuan di lapangan yang tidak memenuhi standar layak baik dari fasilitas maupun pengelolaan satwanya (Mongabay, 2016). Ini menjadi pukulan besar tentunya bagi pemerintah bahwa masalah mendasar seperti ini masih terjadi di Indonesia. Sementara itu, melihat rentetan kasus menyedihkan satwa di balik kebun binatang, rasanya perlu ada pergeseran model konservasi yang lebih mengedepankan hak-hak satwa itu sendiri. Terlebih peruntukan kebun binatang yang lebih berorientasi pada hiburan semata, perlu mendapat perhatian dan kajian mendalam dari berbagai pihak mengenai urgensi dan peran kebun binatang sebagai lokasi konservasi. Upaya menuju konservasi yang lebih adil bagi satwa dari model konservasi ex situ: diluar habitat aslinya ke model konservasi in situ: di dalam habitat aslinya, juga disinyalir karena ancaman kepunahan satwa sudah nampak nyata didepan mata. Ancaman terbesar kepunahan satwa datang dari anthropogenic disturbance (perburuan, illegal logging, alih fungsi habitat, pengendalian kebakaran, dan lain-lain). Bahkan, berdasarkan data IUCN, 88% penyebab keterancaman spesies di Indonesia berasal dari manusia. Maka dari itu, kita semestinya harus mulai beranjak sadar bahwa konservasi satwa bukan suatu hal yang dapat dianggap mudah dan remeh. Terlebih ancaman kepunahan harus menjadi trigger keras bagi kita semua untuk menyuarakan konservasi yang lebih adil dan bijak bagi satwa. Because save the animals, save the planet! (Penulis: Indri Mariska) Referensi: IUCN. (n.d.). The IUCN Red List of threatened species: Indonesia statistics. International Union for Conservation of Nature. Diakses pada 10 Desember 2025, dari https://www.iucnredlist.org/search/stats?landRegions=ID&searchType=species Mongabay Indonesia. (2016, 21 Mei). Zoo-Recapp, aplikasi pantau kondisi kebun binatang yang libatkan masyarakat. Mongabay. Diakses pada 10 Desember 2025, dari https://mongabay.co.id/2016/05/21/zoo-recapp-aplikasi-pantau-kondisi-kebun-binatang-yang-libatkan-masyarakat/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Status keanekaragaman hayati Indonesia diluncurkan: KLHK–Bappenas dorong tata kelola berkelanjutan. Diakses pada 10 Desember 2025, dari https://kemenlh.go.id/news/detail/status-kehati-indonesia-diluncurkan-klhbplh-bappenas-dorong-tata-kelola-berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2018). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Tahun 2025-2029. Diakses pada 10 Desember 2025, dari https://ksdae.kehutanan.go.id/assets/publikasi/bu_2025-10-24publikasi130718.pdf
Mengenal Sosok Juliana: Perempuan Adat Suku Anak Dalam yang Meraih Pendidikan Tinggi
Seorang perempuan muda dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi menciptakan sejarah baru. Namanya Juliana. Pada 2024, ia menjadi perempuan pertama dari komunitasnya yang berhasil meraih gelar sarjana. Pencapaiannya menjadi salah satu momen penting dalam perjuangan pendidikan masyarakat adat di Indonesia. Kisahnya memperlihatkan bagaimana pendidikan bisa menjadi jembatan antara tradisi dan masa depan tanpa harus meninggalkan akar budaya yang mengarahkan hidupnya. Perempuan dalam Komunitas SAD dan Tantangan Pendidikan Suku Anak Dalam atau Orang Rimba hidup berkelompok di kawasan hutan Jambi. Mereka sangat dekat dengan alam, dan pola hidup semi-nomaden membuat akses ke pendidikan formal sulit. Banyak anak SAD tumbuh tanpa pernah mengenal bangku sekolah. Bagi perempuan, tantangannya lebih berat karena norma adat mengharuskan mereka berperan di dalam rumah. Dalam tradisi SAD, perempuan jarang pergi jauh dari komunitas. Pergi keluar hutan sering dianggap sebagai penyimpangan, termasuk jika tujuannya untuk sekolah. ini menjadi salah satu hambatan sosial yang Juliana hadapi sejak kecil. Meskipun demikian, perubahan mulai terasa. Program bantuan dari organisasi seperti Pundi Sumatra dan dukungan pemerintah mulai membuka akses pendidikan bagi anak-anak SAD. Juliana adalah salah satu yang berhasil mewujudkannya. Awal Perjalanan: Dari Sudung ke Sekolah Formal Juliana lahir dan tinggal di sudung, rumah tradisional orang SAD. Saat kecil, ia sering bermain di hutan, mengumpulkan bahan alam, serta memperdalam hubungan spiritual dengan lingkungannya. Pendidikan pertama kali datang ketika Juliana bergabung dengan Sekolah Alam yang didirikan oleh Pundi Sumatra. Sekolah ini mengajarkan pendidikan secara bertahap sambil menghargai budaya SAD. Dengan cara ini, anak-anak bisa belajar tanpa merasa terlepas dari komunitasnya ketika bersekolah formal. Juliana berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMK. Bakat dan usahanya membuatnya menarik perhatian banyak orang, termasuk pendamping yang kemudian mendorongnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, keputusan ini tidak mudah karena tidak disetujui semua orang terdekatnya. Juliana pernah dicibir dan dianggap membuang waktu serta uang jika ia melanjutkan kuliah. Baginya, semua keraguan justru menjadi motivasi. Ia ingin menunjukkan bahwa perempuan adat pun memiliki hak untuk bermimpi besar. Menembus Batas: Kuliah di Kota dan Tantangan Baru Tahun 2020, Juliana mengambil langkah besar dengan mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan kehutanan. Pilihan ini tidak mengejutkan karena hutan adalah tempat yang ia kenal sejak kecil. Dengan memilih jurusan ini, ia ingin memperdalam ilmu untuk menjaga dan merawat warisan leluhur. Perjalanan kuliahnya tidak mudah. Selain harus beradaptasi dengan kehidupan kota dan sistem belajar yang berbeda, Juliana juga menghadapi tekanan psikologis karena tinggal jauh dari komunitasnya sebagai perempuan adat. Dukungan moral dari orang tuanya, terutama ayahnya, menjadi fondasi penting agar ia tetap tekun belajar. Juliana juga mendapat beasiswa dari universitas, yang memungkinkan ia fokus belajar tanpa khawatir soal biaya. Selain itu, pendamping dari Pundi Sumatra memberikan bantuan dalam hal logistik, kesehatan, dan komunikasi dengan keluarga di SAD. Kombinasi dukungan moral, finansial, dan spiritual itulah yang menjadi penentu keberhasilannya. Pada 9 September 2024, Juliana berhasil menyelesaikan studi dengan IPK 3,52, pencapaian luar biasa bagi seseorang yang memulai segalanya dari tempat dengan akses pendidikan yang terbatas. Ia memegang gelar sarjana, sekaligus membuka jalan bagi puluhan anak perempuan SAD lainnya. Setelah itu, muncul pertanyaan lain: bagaimana ia bisa kembali ke komunitas tanpa dianggap “sudah berubah” atau “terlalu modern?” Peran lembaga bantuan dan pemerintah sangat penting untuk menghindari jarak sosial di kalangan masyarakat adat. Bagi Juliana, semuanya adalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia percaya pendidikan membantunya memberi lebih banyak pada komunitasnya. Ia menunjukkan bahwa aturan-aturan adat tidak selalu harus menghalangi—mereka bisa dinegosiasikan, dihubungkan, dan diperkuat lewat pendidikan. Keberhasilannya merupakan wujud perayaan kebebasan berpendidikan. Juliana adalah bukti bahwa perempuan adat memiliki ruang, suara, dan masa depan yang layak diperjuangkan. Dan bagi komunitas SAD, langkahnya menandai dimulainya babak baru: generasi yang tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga bisa berjuang mempertahankan haknya dengan pengetahuan yang lebih luas. (Penulis: Neva Mayendi H.)Referensi Pundi Sumatra. (2024). Juliana — perempuan adat Suku Anak Dalam pertama diwisuda. Estungkara. https://estungkara.id/juliana-perempuan-adat-suku-anak-dalam-pertama-diwisuda/ Amalia, Rizki. (2024). Juliana: sarjana perempuan pertama dari Suku Anak Dalam. RRI.https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frri.co.id%2Ffeatures%2F999705%2Fjuliana-sarjana-perempuan-pertama-dari-suku-anak-dalam WartaPTM. (2025). Juliana — perempuan pertama bergelar S1 dari komunitas Suku Anak Dalam Jambi. WartaPTM. https://wartaptm.id/juliana-perempuan-pertama-bergelar-s1-dari-komunitas-suku-anak-dalam-jambi/
Menjaga Nafas Terakhir Satwa dengan Inovasi Teknologi Buatan Manusia
Menurut Laporan Living Planet Report (LPR) 2024 yang dikeluarkan oleh World Wide Fund for Nature (WWF), menyebut telah terjadi penurunan eksesif sebesar 73% pada ukuran rata-rata populasi satwa liar yang dipantau, hanya dalam kurun waktu 50 tahun (1970-2020). Melihat kondisi ini, kita semua tentunya harus sadar bahwa bumi yang kita tinggali tidak baik-baik saja dan mendekati titik kritis yang berbahaya. Hal ini dapat menimbulkan ancaman besar pada makhluk hidup yang ada di bumi terutama manusia. Drastisnya penurunan populasi satwa liar menjadi penanda bahwa risiko kepunahan akan semakin meningkat. Bahkan, potensi kehilangan ekosistem yang sehat dengan keseimbangan yang baik juga terancam sirna. Inilah mengapa menjaga populasi satwa liar juga merupakan salah satu langkah atau strategi menjaga keseimbangan lingkungan. Pasalnya, ketika ekosistem rusak dan keseimbangan lingkungan hilang, bumi tidak lagi memberikan manfaat khususnya bagi manusia yang sangat menggantungkan hidupnya pada alam seperti udara bersih, air, dan tanah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Romario dan Riyanto (2024), bahwa hidup manusia selalu bergantung pada alam di manapun tempatnya. Namun, pada kenyataannya justru manusia itu sendiri yang demi kepentingan egoisnya merusak keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Melihat perkembangan zaman yang semakin modern, ilmu teknologi yang menjadi keandalan manusia semestinya menjadi jalan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang melestarikan bumi termasuk menjaga satwa liar dari kepunahan. Ketika Alam Kehilangan Penjaganya Pernahkah kamu membayangkan bumi tanpa ada hewan termasuk satwa-satwa liar seperti badak, komodo, macan, dan lainnya? Hewan-hewan tersebut sejatinya merupakan para penjaga ekosistem baik di daratan maupun di lautan. Keberadaan satwa-satwa tersebut menjadi simbol keseimbangan bumi. Kehilangan satwa sama artinya dengan kehilangan keseimbangan yang selama ini kita rasakan. Tentunya alam tidak lagi memiliki penjaga sehingga kekacauan akan muncul secara tidak terkendali. Ancaman kepunahan satwa liar mayoritas karena ulah manusia itu sendiri. Seperti di antaranya perburuan liar, perdagangan illegal, deforestasi hutan, pencemaran lingkungan, dan lainnya (Kompas, 2025). Menurut The International Union for Conservation of Nature (IUCN), saat ini terdapat lebih dari 47 ribu spesies yang masuk dalam kategori terancam punah di “daftar merah” mereka. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 ribu spesies berada pada status Kritis (Critically Endangered/CR) atau disebut hanya satu tahap lagi menuju kepunahan di alam liar. Data ini diungkap dalam laporan IUCN bertajuk “The Status, Threats and Conservation of Critically Endangered Species” yang dirilis pada 25 Juni 2025. Teknologi Biobank Penyelamat Ancaman Kepunahan Satwa Liar Bukan tanpa alasan, menjadikan teknologi sebagai salah satu solusi penyelamat satwa liar merupakan terobosan positif yang semestinya dilakukan dengan bijak. Berdasarkan publikasi Katadata (2025), pemerintah Indonesia tengah mengembangkan teknologi biobank untuk melestarikan badak jawa yang hampir punah. Langkah ini merupakan antisipasi terhadap keterbatasan populasi dan risiko genetik yang semakin tinggi karena badak jawa merupakan spesies yang memiliki pertumbuhan lambat. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan spesies badak jawa pada 2014 berjumlah 57 ekor dan 10 tahun kemudian, populasinya hanya bertambah 25 ekor saja (Katadata, 2025). Biobank sendiri merupakan sistem penyimpanan material genetik seperti sperma, ovum, dan jaringan sel yang berfungsi menjaga keragaman genetik spesies langka agar dapat direplikasi atau dimanfaatkan untuk proses assisted reproduction di masa depan. Teknologi biobank juga lebih dulu berkembang di berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Frozen Ark Project, salah satu Lembaga konservasi di Inggris telah menyimpan DNA lebih dari 10.000 spesies yang terancam punah. Langkah ini tentu membuktikan bahwa teknologi juga mampu menjadi penyelamat satwa dalam menjaga regenerasinya agar tidak punah. Biobank menjadi harapan bagi bumi yang tidak hanya melindungi satwa liar dari kepunahan alami, tetapi juga membangun cadangan genetik yang dapat memastikan keberlanjutan spesies ini pada ekosistem di masa depan, bahkan ketika kondisi habitat alaminya terus menghadapi tekanan lingkungan. (Penulis: Indri Mariska) Referensi Kompas.id. (2024, May 22). Mayoritas satwa terancam punah ada di Indonesia. Retrieved from https://www.kompas.id/artikel/mayoritas-satwa-terancam-punah-ada-di-indonesia International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2025). The IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved from https://www.iucnredlist.org WWF Indonesia. (2022, October 13). Laporan Living Planet WWF: Katastropik penurunan drastis populasi satwa liar dunia sebesar 73%. Retrieved from https://www.wwf.id/id/blog/laporan-living-planet-wwf-katastropik-penurunan-drastis-populasi-satwa-liar-dunia-sebesar-73 Romario, E., & Armada Riyanto. (2024). Rasionalitas Hubungan Manusia dan Alam Semesta dalam Fenomena Anomali Iklim di Indonesia. Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543, 5(6), 265-274. https://doi.org/10.36312/10.36312/vol5iss6pp Katadata. (2025, October). Post by @katadatacoid: Teknologi yang Menyelamatkan Badak Jawa. Retrieved from https://www.instagram.com/p/DPP15olk4jS/